Surat Setoran Pajak

Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

            Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalaui kantor penerima pembayaran.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran paajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatakan validasi.

a.       Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak.

Pembayaran pajak di lakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

         Membayar sendiri  pajak yang terutang

         Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain

         Melalui pembayaran pajak di luar negeri

         Pemungutan PPN olenh pihak penjual atau oleh pihak yang di tunjuk pemerintah

         Pembayaran pajak lainnya seperti:

-          Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)

-          Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

-          Pembayaran bea materai.

b.      Surat Setoran Pajak (SSP)  Standar

SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakansebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-01/PJ./2006)

SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara on line tapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan atau PPN Bendaharawan.

SSP Standar  dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang peruntukannya sebagai berikut :

         Lembar ke-1: Untuk Arsip Wajib Pajak;

         Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

         Lembar ke-3: Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;

         Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran;

         Lembar ke-5: Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan    perpajakan yang berlaku.

         SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam lampiranII Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-01/PJ./2006

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SSP Standar sepanjang bentuk, ukuran dan isinya sesuai dengan lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

c.        SSP Khusus

SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/Pj./2006, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

SSP Khusus dicetak :

         pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar;

         terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

d.      SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor)

SSPCP adalah SSP yang digunakan importir  atau wajib bayar dalam rangka impor. SSPCP dibuat dalam rangkap delapan yang diperuntukannya sebagai berikut:

         Lembar ke 1a. Untuk KPBC melalui penyetor

         Lembar ke 1b. Untuk penyetor

         Lembar ke 2a. Untuk KPBC melalui KPPN

         Lembar ke 2b dan ke 2c. Untuk KPP melalui ke KPPN

         Lembar ke 3a dan ke 3b. Untuk KPP melalui penyetor

         Lembar ke 4 untuk Bank  Devisa  persepsi, Bank Perserpsi atau PT POS Indonesia

e.       SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri)

SSCP adalah SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. SSCP di buat dalam 6 rangkap:

         Lembar ke 1a. Untuk KPBC melalui penyetor

         Lembar ke 1b. Untuk penyetor

         Lembar ke 2a. Untuk KPBC melalui KPPN

         Lembar ke 2b. Untuk KPP melalui KPPN

         Lembar ke 3 untuk KPP melalui Penyetor

         Lemabar ke 4 untuk bank persepsi

2. Surat Tagihan Pajak (STP)

            Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak diterbitkan apabila:

a.       Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

b.      Dari hasil penelitrian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

c.       Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

d.      Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat dfaktur pajak tetapi tidak tepat waktu.

e.       Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (selain: identitas pembeli, nama dan tanda tangan).

f.       PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

g.      PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak dimaksud dalam pasal 9 ayat (6 A) UU PPN 1984 dan perubahannya.